DISPENSASI KAWIN DI BAWAH UMUR (ANALISIS PUTUSAN MK NO.74?PUU-XII/2014 UJI MATERIIL PASAL 7 AYAT 2 UU PERKAWINAN)

norhasanah norhasanah

Sari


Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 74 / PUU-XII / 2014 tentang Peninjauan Kembali Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (2) Interpretasi frasa “pejabat lainnya”, serta implikasi dari keputusan
Mahkamah Konstitusi. Jenis penelitian ini bersifat -normatif dengan menggunakan pendekatan
hukum (statute approach). Jenis penelitian ini adalah metode penelitian eksplanatif yang
menjelaskan, memperkuat, atau menguji ketentuan hukum yang merupakan dasar dari keputusan peninjauan kembali Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 7 ayat (2). Teknik pengumpulan bahan hukum dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian pustaka dan wawancara. Bahan hukum yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga bahan, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang terdiri dari

undang-undang dalam undang-undang, keputusan pengadilan, buku, kamus hukum, dan jurnal
ilmiah dan diproses dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa
penilaian hakim dalam keputusan menggunakan metode interpretasi gramatikal dari kata "atau"
dalam teks artikel. Oleh karena itu diketahui bahwa hukum perkawinan menyediakan pilihan
bebas bagi orang-orang yang ingin meminta dispensasi pernikahan asalkan ada kesulitan atau
akses terbatas ke yurisdiksi Pengadilan. Dari bunyi teks Pasal 7 Ayat (2) dilihat dari sifat
hukumnya, pasal tersebut bersifat fakultatif / mengatur. Ini berarti bahwa dalam keadaan
konkretnya dispensasi pernikahan melalui Pengadilan dapat dikesampingkan karena kesulitan
atau keterbatasan akses sehingga pasal tersebut tidak mengikat atau harus dipatuhi oleh
Pengadilan. Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi secara yuridis harus diambil lebih lanjut
sehingga substansi yang diberikan kewenangan perkawinan di bawah umur memiliki payung
hukum sebagai legal formal yang jelas. Sementara di tingkat sosiologis, putusan itu
memunculkan dualisme otoritas antara Pengadilan dan Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu,
upaya untuk menyelaraskan peran Mahkamah dengan lembaga adalah dengan menjaga proses
dispensasi di Kantor Urusan Agama melalui proses pengadilan oleh Pengadilan.


Teks Lengkap:

PDF


DOI: https://doi.org/10.23971/el-mas.v8i1.1092

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


Indexed by: